Perjuangan Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dalam memperjuangkan hak Dana Bagi Hasil (DBH) migas dari Selat Makassar mendapat dukungan dari anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir.
Andhika, putra mantan Wakil Gubernur Sulteng, menilai langkah yang ditempuh Bupati Vera sudah tepat dan perlu mendapat sokongan dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya, regulasi mengenai DBH migas selama ini belum dicermati secara menyeluruh, khususnya terkait wilayah terdampak.
“Saya kira upaya Bupati Donggala itu benar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah jelas mengatur bahwa daerah terdampak, bukan hanya daerah penghasil, juga berhak atas DBH,” tegas Andhika, Selasa (2/7/2025).
Ia menambahkan, faktor jarak dan kedekatan wilayah dengan lokasi eksploitasi migas harus diperhitungkan. “Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 91/PMK.07/2007 sudah menegaskan, daerah yang terdampak langsung dan berdekatan dengan lokasi pengelolaan migas wajib mendapat bagian hasil sumber daya alam,” ujarnya.
Andhika mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan SKK Migas, agar segera merespons aspirasi yang disampaikan Pemkab Donggala. Ia juga mengusulkan dialog terbuka bersama daerah lain yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar, termasuk Kalimantan dan Sulawesi Barat.
“Kalau dilihat dari peta zonasi, Donggala berbatasan langsung dengan Selat Makassar, tempat aktivitas eksploitasi migas berlangsung. SKK Migas harus segera duduk bersama Pemkab Donggala dan daerah lainnya supaya persoalan ini lebih transparan,” jelasnya.
Dukungan dari Andhika Amir ini menjadi tambahan semangat bagi Pemkab Donggala dalam memperjuangkan keadilan pembagian DBH. Pemerintah daerah berharap pusat dapat memberi perhatian yang lebih proporsional kepada wilayah-wilayah terdampak aktivitas migas di Selat Makassar.
