BB – Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., melaksanakan kunjungan kerja reses di Kantor BRI Cabang Palu, Jalan Moh. Hatta, pada Jumat (10/10/2025). Ia hadir bersama dua tenaga ahli dan sejumlah staf dari Kantor Perwakilan DPD RI Kota Palu. Rombongan disambut langsung Kepala Cabang BRI Sulteng, Budi Prastiyono, beserta jajaran manajemen.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komite IV DPD RI itu menyoroti sejumlah program strategis nasional, antara lain Makan Siang Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan penyerapan anggaran Rp200 triliun dari Kementerian Keuangan yang sebagian disalurkan melalui bank-bank Himbara, termasuk BRI.
Soroti Penyerapan Anggaran dan Meningkatnya Pinjaman Online
Dalam sesi dialog, Andhika mempertanyakan progres penyerapan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat ke BRI. Ia ingin memastikan agar penyaluran dana benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM.
Ia juga menyinggung maraknya pinjaman online (pinjol) yang makin banyak diakses masyarakat. Menurutnya, tren tersebut muncul karena proses pengajuan kredit di perbankan masih dipersepsikan sulit.
“Banyak masyarakat yang punya usaha tapi kesulitan mendapatkan pinjaman bank. Ini harus menjadi catatan bagi sektor perbankan,” ujar Andhika.
Selain itu, ia meminta penjelasan soal kesiapan BRI dan Himbara dalam mendukung program Koperasi Merah Putih, terutama dalam hal akses modal bagi koperasi dan pelaku usaha kecil.
BRI Akui Sosialisasi KUR Belum Maksimal
Menanggapi hal itu, Kepala Cabang BRI Sulteng, Budi Prastiyono, menyampaikan bahwa BRI merupakan salah satu bank dengan serapan kredit tercepat di Sulawesi Tengah.
“Dalam sebulan, penyaluran KUR bisa mencapai Rp51 miliar,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengakui sosialisasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih kurang optimal.
“Sebenarnya masyarakat bisa mengakses pinjaman antara Rp10 juta sampai Rp100 juta tanpa agunan, selama punya usaha yang jelas. Namun sosialisasi memang belum maksimal,” tambah Budi.
Masalah SLIK Hambat Akses Pembiayaan
Budi juga menyinggung kendala utama yang banyak dialami masyarakat, yaitu catatan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ia mencontohkan para korban gempa 2018 yang ingin kembali berusaha, namun terhalang oleh status kredit bermasalah.
“Banyak warga yang ingin bangkit, tapi data SLIK mereka masih tercatat bermasalah. Bank tidak bisa mengakomodasi kecuali data tersebut dihapus oleh OJK atau lembaga kredit sebelumnya,” jelasnya.
Budi berharap DPD RI bisa membantu mencari solusi agar masyarakat kecil tidak terus tersandera persoalan administrasi tersebut.
Koperasi Merah Putih Masih Terbatas Pemohon
Terkait program Koperasi Merah Putih (KMP), Budi menjelaskan bahwa hingga kini baru sedikit koperasi yang mengajukan pembiayaan melalui BRI.
“Kami masih memetakan jenis usaha dan kualitas SDM koperasi. Banyak yang salah memahami dana Rp3 miliar itu, terutama di desa. Di tingkat kota, ketentuannya pun belum final,” terangnya.
Untuk saat ini, BRI lebih fokus mendukung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) sambil menunggu perkembangan aturan teknis KMP.
Reses untuk Serap Aspirasi Masyarakat
Kunjungan reses Andhika Amir di BRI Cabang Palu menjadi bagian dari upaya DPD RI untuk memantau implementasi program pemerintah, sekaligus menyerap aspirasi lembaga keuangan terkait dinamika di lapangan. Ia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan memperkuat akses permodalan bagi masyarakat.
